Legislator Berharap Pertemuan G20 Nanti Bahas Potensi Hadapi Resesi Ekonomi

12-10-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima. Foto: Oji/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI berharap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan depan akan membahas kemungkinan resesi ekonomi untuk memperkecil tingkat keparahan yang bisa terjadi kapan saja. Meski demikian ia optimistis bahwa masyarakat Indonesia dapat bertahan menghadapi kondisi ekonomi yang kurang stabil ini 

 

"Harapannya pada G20 nanti walaupun bukan jadi topik utama akan memperkecil tingkat keparahan ini," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima kepada awak media, Selasa kemarin (11/10/2022). Meski demikian, ia mengatakan kondisi masyarakat Indonesia dipastikan akan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang masih labil akibat pandemi COVID-19.

 

Soal krisis pangan di Indonesia yang banyak dikhawatirkan orang, ia tidak yakin kondisi tersebut akan terjadi. Namun terkait beberapa krisis komoditas dengan harga tidak terkendali kemungkinan itu ada. "Untuk krisis pangan kita lebih punya kemampuan untuk pangan nasional dicukupi produksi sendiri," imbuhnya.

 

Meski ada beberapa komoditas yang dipenuhi oleh impor dan kenaikan harganya akan mempengaruhi angka inflasi. Aria bima meminta agar masyarakat tidak perlu pesimistis. "Kita tidak perlu pesimis dan skeptis karena kita cukup teruji pada beberapa kali krisis, namun pondasi ekonomi cukup kuat," imbaunya.

 

Aria Bima juga menjelaskan bahwa derasnya aliran uang di daerah turut berdampak pada kuatnya pondasi ekonomi dalam negeri. Beberapa diantaranya yakni dana desa, penyaluran kredit usaha rakyat, dan berbagai program pemerintah seperti program keluarga harapan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

 

"Kebijakan fiskal selama pemerintahan Presiden Jokowi sangat memastikan arus uang luber ke bawah. Selain itu, 99 persen struktur tenaga kerja ada di UMKM, bukan di industri menengah dan besar. UMKM inilah yang relatif bertahan, apalagi jalur uang berputar di daerah," jelasnya.

 

Pihaknya memperkirakan resesi tersebut tidak lepas dari proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum usai dan transportasi logistik dunia yang belum mengarah ke keseimbangan baru. "Untuk Indonesia beberapa tanda perubahan harga kebutuhan pokok seperti  gandum dan kedelai yang mulai liar tak terkendali, bisa karena suplai jalur logistik. Jadwal kontainer juga masih perlu ada proses penyesuaian antar pelabuhan," jelasnya. (aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...